MADIUNTERKINI.ID - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berkomitmen untuk bersinergi dengan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) guna memperkuat penegakan hukum di Indonesia.
Langkah yang telah ditempuh oleh kedua lembaga tersebut diambil sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyambut baik inisiatif KAHMI untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan efektivitas pemerintahan. Hal ini disampaikan setelah menerima kunjungan dari Bidang Hukum MN KAHMI di Jakarta pada Jumat (20/9).
"Kami sangat terbuka dan mengapresiasi ajakan kerja sama dari KAHMI. Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu pemerintahan yang akan datang berjalan dengan baik dan sukses," ujar Supratman dalam keterangan tertulisnya.
Dalam kunjungan tersebut, Supratman menegaskan bahwa Kemenkumham sedang berfokus pada sejumlah agenda penting yang mencakup reorganisasi internal, rekonsiliasi nasional, dan harmonisasi aturan hukum.
Salah satu program yang sedang dikembangkan adalah implementasi keadilan restoratif (restorative justice), yang bertujuan untuk menciptakan penyelesaian hukum yang lebih humanis dan berkeadilan. Ini sebagai upaya mewujudkan keadilan di negeri ini, serta wujud bahwa hukum tidaklah runcing ke atas dan tumpul ke bawah.
"Kemenkumham tengah berupaya melakukan reorganisasi di internal kementerian, sekaligus mendorong rekonsiliasi nasional di antara tokoh-tokoh bangsa, serta mengharmonisasi berbagai aturan hukum. Hal ini penting dalam rangka mengoptimalkan keadilan restoratif," tambahnya.
Di sisi lain, MN KAHMI yang dipimpin oleh Koordinator Presidium Herman Khaeron, menyatakan tekadnya untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama di bidang penegakan hukum. KAHMI, sebagai organisasi alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), berkeinginan untuk memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
"Dengan segala potensi yang dimiliki, MN KAHMI siap bersinergi dengan Kemenkumham untuk mendukung agenda-agenda pemerintahan, terutama di sektor penegakan hukum," ungkap Herman. KAHMI merupakan wadah alumni HMI, yang memiliki pengaruh luas di berbagai bidang, termasuk pemerintahan dan hukum.
Menariknya, Menteri Hukum dan HAM Supratman juga merupakan bagian dari keluarga besar HMI, sehingga kolaborasi ini diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik berkat ikatan emosional dan profesional yang telah terbangun.
Lewat persiapan ini, Kemenkumham dan KAHMI berharap penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo-Gibran dapat semakin kuat, adil, dan berwibawa. Selain itu, kerjasama ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kemajuan sistem hukum di Indonesia.