Pemkab Madiun Perkuat Mitigasi Bencana di Pesantren, Santri Diminta Tanggap Darurat
 |
| Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama jajaran pemerintah daerah menghadiri Sarasehan Forum Pesantren Tangguh Bencana Tahun 2026. (Dok. Ist) |
MADIUNTERKINI.ID — Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di lingkungan pondok pesantren melalui Sarasehan Forum Pesantren Tangguh Bencana Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Diklat BKPSDM Kabupaten Madiun, Senin (9/11/2026), tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengelola pesantren dan santri dalam menghadapi situasi darurat sekaligus menekan risiko keselamatan.
Sarasehan itu dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Purnomo Hadi, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag), serta para pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Madiun.
Pembahasan forum mencakup penguatan mitigasi, pemenuhan sarana keselamatan, hingga mekanisme penanganan apabila terjadi bencana di lingkungan pesantren.
Mitigasi fisik dan edukasi kebencanaan
Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menjelaskan, kesiapsiagaan bencana perlu dibangun melalui kombinasi langkah teknis dan edukasi kepada seluruh warga pesantren.
Dari sisi mitigasi fisik, pengelola pesantren perlu memastikan kelayakan bangunan, memeriksa instalasi listrik dan gas, menyediakan akses darurat, serta memasang rambu-rambu evakuasi.
Sementara itu, mitigasi nonfisik dapat dilakukan melalui pendidikan kebencanaan, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), serta pemetaan kebutuhan obat-obatan dan perlengkapan kesehatan.
Pesantren juga perlu mempunyai sistem komunikasi yang terorganisasi agar informasi peringatan bencana dapat diterima seluruh penghuni dengan cepat.
Kesiapan jalur evakuasi, titik kumpul, jalur alternatif, pendampingan kelompok rentan, keberadaan petugas pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), serta akses menuju layanan kesehatan juga menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan.
“Semua itu merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pesantren, Pemerintah Kabupaten Madiun, Kementerian Agama, dan seluruh jajaran terkait. Insyaallah, dengan sinergi tersebut, Kabupaten Madiun dapat mewujudkan daerah yang bersih, sehat, sejahtera, serta menjadi Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur”, pungkasnya.
Bupati minta kesiapsiagaan diterapkan secara konsisten
Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan, perlindungan terhadap santri dan seluruh penghuni pondok pesantren tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja.
Menurutnya, setiap unsur memiliki peran dalam membangun kesiapsiagaan. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengoordinasikan kebijakan dan fasilitasi, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan dalam edukasi, kajian risiko, pelatihan, serta simulasi kebencanaan.
Di sisi lain, Kementerian Agama mendukung upaya tersebut melalui pendataan dan pembinaan pondok pesantren.
“Seluruh komponen yang ada di pondok pesantren harus tanggap terhadap bencana, termasuk para santri,” ujarnya.
Hari Wuryanto juga meminta agar kesiapsiagaan tidak hanya menjadi materi sosialisasi atau berhenti setelah kegiatan sarasehan selesai.
Setiap pesantren diharapkan menerapkan SOP kebencanaan dan menjalankan langkah-langkah konkret secara berkelanjutan sesuai kebutuhan lingkungannya.
Bangun budaya sadar bencana di lingkungan pesantren
Pengelola pesantren, santri, dan masyarakat sekitar turut didorong mengambil peran aktif dalam membangun budaya sadar bencana.
Keterlibatan seluruh unsur tersebut dinilai penting agar lingkungan pesantren, yang sekaligus menjadi tempat pendidikan dan tempat tinggal bagi para santri, memiliki kesiapan menghadapi berbagai potensi keadaan darurat.
Melalui penguatan mitigasi, penyediaan sarana keselamatan, serta edukasi dan simulasi secara berkelanjutan, Pemkab Madiun berharap risiko bencana di lingkungan pondok pesantren dapat ditekan dan keselamatan seluruh penghuninya lebih terlindungi.
